Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Hasil Assessment Infrastruktur dan Mitigasi Risiko Bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (17/9), di Ruang Multifunction 1 FT UGM. FGD ini menjadi forum untuk memaparkan hasil assessment kondisi infrastruktur pascagempa sekaligus membahas kebutuhan penanganan dan strategi pemulihan di wilayah terdampak.
Mengusung tema “Inovasi Teknologi untuk Manajemen Penanganan Bencana Alam di Indonesia: Respon Pascagempa Flores 2026”, kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah NTT dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tim relawan FT UGM memaparkan hasil assessment lapangan yang mencakup kondisi kerusakan bangunan, kebutuhan pembangunan kembali hunian, pemanfaatan teknologi geospasial dan aplikasi digital untuk pendataan, hingga strategi pemulihan dan penataan kawasan terdampak gempa.
Perwakilan tim relawan FT UGM dalam FGD tersebut terdiri atas Ardhya Nareswari, S.T., M.T., Ph.D.; Ir. Ashar Saputra, S.T., M.T., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.; Ir. Akhmad Aminullah, S.T., M.T., Ph.D., IPU.; Cecep Pratama, S.Si., M.Si., D.Sc.; serta Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. Sementara itu, diskusi dimoderatori oleh Dr. Ir. Angga Trisna Yudhistira, S.T., M.Eng., IPM., ACPE.
Assessment Ungkap Persoalan Kualitas Konstruksi Bangunan
Salah satu temuan penting dalam assessment adalah kondisi kualitas konstruksi bangunan di wilayah terdampak. Tim relawan FT UGM menyebut bahwa tingginya jumlah rumah yang mengalami kerusakan salah satunya berkaitan dengan kualitas konstruksi bangunan yang belum memenuhi standar teknis bangunan tahan gempa.
Berdasarkan hasil observasi, bangunan di wilayah pesisir utara Flores didominasi oleh bangunan nir-rekayasa (non-engineered buildings), terutama rumah satu lantai atau bangunan rendah.
“Detail penulangan dan mutu beton jauh sekali dari standar yang diharapkan,” jelas Ashar Saputra.
Sejumlah persoalan ditemukan pada pendetailan tulangan, antara lain panjang penyaluran, kait (hook), dan pembengkokan tulangan yang belum memenuhi persyaratan. Jarak antar-sengkang juga ditemukan terlalu jauh sehingga belum memberikan efek pengekangan maupun kapasitas geser yang diperlukan.
Persoalan tidak hanya terdapat pada elemen struktur. Mutu beton secara umum diperkirakan berada pada kisaran 10–15 MPa, dengan komposisi campuran yang menunjukkan dominasi pasir. Pada bagian nonstruktural, dinding banyak menggunakan batako tradisional yang relatif rapuh. Kualitas spesi dan plester juga dinilai kurang memadai, bahkan sejumlah dinding ditemukan tidak diplester.
Tim juga menemukan bahwa hampir seluruh dinding tidak memiliki angkur ke dalam kolom. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kembali hunian agar hubungan antara dinding dan struktur bangunan dapat bekerja dengan baik.
Membangun Kembali dengan Melibatkan Masyarakat
Temuan teknis tersebut membawa pembahasan pada persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana pemulihan dapat dilakukan secara cepat sekaligus berkelanjutan. Tim relawan FT UGM menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas dalam proses pemulihan pascabencana.
Salah satu pembelajaran yang disampaikan berasal dari pengalaman rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Yogyakarta. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya mendorong masyarakat untuk segera beralih dari hunian sementara menuju hunian permanen yang layak. Karena itu, pembangunan kembali rumah perlu melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Pendekatan tersebut juga perlu didukung alternatif teknologi pembangunan hunian yang terjangkau, baik dari sisi biaya maupun teknologi. Teknologi yang digunakan diharapkan dapat dikerjakan oleh masyarakat dengan bahan dan peralatan yang mudah diperoleh, tetapi tetap memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.
Dalam konteks tersebut, salah satu inovasi yang ditawarkan tim relawan FT UGM adalah RISBA (Rumah Instan Struktur Baja). RISBA merupakan konsep hunian yang dirancang aman, cepat dibangun, sehat, dan terjangkau. Teknologi ini menggunakan struktur baja yang ringan dan daktail dengan sistem knock-down. Komponen bangunan diprefabrikasi dan distandardisasi, dengan sebagian proses konstruksi dilakukan di pabrik sehingga pemasangan di lokasi dapat berlangsung lebih cepat.
“Teknologi ini udah kami buatkan untuk sekolah, di Donggala dan Lombok Utara, pascagempa Lombok 2018,” tambah Ashar.
Teknologi Pemetaan Mempercepat Assessment Pascabencana
Selain teknologi konstruksi, teknologi pemetaan menjadi bagian penting dalam mempercepat proses assessment. Cecep Pratama menjelaskan bahwa data geospasial dapat membantu mengidentifikasi wilayah terdampak sekaligus memperkirakan luasan kerusakan.
Salah satu teknologi yang digunakan adalah peta ortofoto. Dengan data tersebut, area terdampak dapat dipetakan dan luasan kerusakan bangunan diketahui secara lebih presisi.
“Dari sini ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama untuk menghitung kerusakan bangunan, kita bisa gunakan peta ortofoto untuk tahu areanya,” jelas Cecep.
Namun, pemetaan udara belum cukup untuk menggambarkan kondisi bangunan secara detail. Assessment lanjutan diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisik bangunan, salah satunya melalui assessment verticality menggunakan total station.
Cecep juga menyampaikan potensi pemanfaatan terrestrial laser scanner untuk memperoleh data kondisi bangunan yang lebih detail. FT UGM memiliki teknologi tersebut, tetapi belum digunakan dalam assessment sebelumnya karena tim memprioritaskan pelaksanaan rapid assessment. Ke depan, teknologi laser scanning dapat dimanfaatkan untuk melengkapi rapid assessment dengan informasi yang lebih spesifik.
Pendataan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Sinyal
Tantangan lain dalam assessment pascabencana adalah keterbatasan jaringan komunikasi. Kondisi tersebut membuat sistem pendataan perlu dirancang agar tetap dapat digunakan ketika surveyor berada di lokasi dengan konektivitas terbatas.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, tim yang dipimpin Akhmad Aminullah mengembangkan Aplikasi Rapid Assessment Bangunan Pasca Gempa. Aplikasi berbasis mobile ini memungkinkan surveyor melakukan pendataan kondisi bangunan secara langsung di lokasi.
Aplikasi tersebut dirancang untuk mendukung proses assessment secara offline. Data, foto, koordinat, dan peta dapat dipersiapkan terlebih dahulu sehingga proses pendataan tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Dari lima tahapan survei atau assessment yang digunakan, hanya satu tahapan yang membutuhkan koneksi jaringan.
Dengan sistem tersebut, pengumpulan data tetap dapat dilakukan ketika jaringan komunikasi mengalami gangguan. Hingga saat ini, aplikasi telah menghimpun 886 data bangunan dengan sekitar 7.000 foto yang dapat dianalisis.
“Saat ini sudah ada 886 data bangunan dengan 7.000 foto yang bisa dianalisis,” jelas Amin.
Aplikasi tersebut juga dilengkapi penilaian otomatis berbasis kecerdasan artifisial (AI). Formulir assessment menggunakan 13 indikator kondisi bangunan untuk membantu menghasilkan penilaian yang lebih terstruktur sekaligus mengurangi subjektivitas dalam proses pendataan.
Lebih jauh, sistem ini membuka ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam pengumpulan data. Amin menyebutkan, bahwa data yang dihimpun oleh aplikasi terus bertambah meskipun tim relawan FT UGM telah meninggalkan lokasi. Hal ini menunjukan partisipasi aktif masyarakat untuk turut membantu ssessment pascabencana.
“Konsepnya kolektif dan masyarakat bisa menginput,” tambah Amin.
Dari Assessment Bangunan Menuju Penataan Kawasan
Data mengenai kondisi bangunan menjadi dasar untuk melihat pemulihan dalam skala yang lebih luas. Dalam FGD tersebut, Prof. Bambang Hari Wibisono memaparkan empat pendekatan pemulihan dan penataan kawasan terdampak, yaitu recover, repair, reconfigure, dan resilience.
Recover berfokus pada pemulihan fungsi kawasan melalui perbaikan elemen yang masih dapat dipertahankan, termasuk bangunan, jalan, utilitas, dan fasilitas pelayanan. Selanjutnya, repair diarahkan pada perbaikan elemen yang mengalami kerusakan tetapi masih memungkinkan untuk dipertahankan.
Sementara itu, reconfigure mencakup penataan kembali struktur kawasan, seperti jaringan jalan, ruang publik, fasilitas evakuasi, pola permukiman, serta pembagian zona aman dan zona berisiko. Adapun resilience diarahkan untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap bencana di masa mendatang melalui peningkatan standar bangunan, sistem evakuasi, ruang terbuka, early warning system, dan penguatan kelembagaan masyarakat.
Keempat pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan kembali bangunan yang rusak. Pemulihan juga mencakup bagaimana kawasan ditata kembali dan bagaimana masyarakat dipersiapkan agar lebih mampu menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Mendorong Pemulihan Hunian Pascabencana
Ardhya Nareswari turut memaparkan kondisi di Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur, yang status tanggap daruratnya masih terus diperpanjang hingga 26 September 2026. Dalam kondisi tersebut, tim mendorong pemulihan berbasis masyarakat dan menghindari relokasi apabila lokasi asal masih memungkinkan untuk dihuni.
Perpindahan warga dari tenda menuju hunian yang lebih layak juga perlu dipercepat. Bagi rumah yang rusak berat atau roboh, hunian sementara mandiri dapat menjadi alternatif, sedangkan rumah yang masih dapat dipertahankan dapat diperkuat melalui retrofitting. Masyarakat juga didorong untuk memperbaiki rumah yang masih dapat diperbaiki secara mandiri dengan dukungan pengetahuan dan pendampingan teknis.
Apabila relokasi diperlukan, prosesnya perlu melibatkan masyarakat, dilakukan dalam kelompok, dan mempertimbangkan lokasi yang aman serta tidak terlalu jauh dari tempat tinggal asal. Lokasi baru juga perlu menghindari zona rawan longsor, lereng berisiko, area yang berpotensi terdampak bahaya sekunder, maupun lokasi yang sulit dievakuasi.
Dalam masa transisi, hunian sementara (huntara) perlu dirancang dengan konstruksi yang sederhana dan cepat dibangun, menggunakan teknologi serta material yang mudah dipahami dan diperoleh masyarakat. Kecukupan ruang, kesehatan, dan privasi juga perlu menjadi pertimbangan. Sementara itu, hunian tetap (huntap) disiapkan sebagai solusi jangka panjang dengan struktur dan kualitas bangunan yang lebih permanen.
Menjadikan Assessment sebagai Dasar Pemulihan
Rangkaian pembahasan dalam FGD menunjukkan bahwa data kerusakan hanyalah titik awal dari proses pemulihan. Hasil assessment perlu diterjemahkan menjadi keputusan mengenai bangunan yang dapat dipertahankan, rumah yang perlu diperkuat, kebutuhan hunian sementara, hingga penataan kembali kawasan yang lebih aman dan tangguh.
Melalui FGD ini, FT UGM mendorong agar hasil assessment dapat menjadi dasar bagi langkah pemulihan yang lebih terarah. Pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, BNPB, tenaga profesional, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Pada akhirnya, pemulihan pascabencana bukan semata tentang membangun kembali apa yang telah runtuh. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi kesempatan untuk membangun kembali hunian dan kawasan yang lebih aman, lebih layak, serta lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang.