Yogyakarta, 16 November 2026 – Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar untuk menopang industri dan transisi energi. Namun, bahan baku yang melimpah saja tidak cukup untuk menjadikan Indonesia pemain utama dalam rantai pasok industri global. Agar nilai tambah sumber daya itu benar-benar dinikmati di dalam negeri, Indonesia perlu menguasai teknologi, memperkuat hilirisasi, dan mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri.
Gagasan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Grafika Talkshow yang bertajuk “Dari Sumber Daya Menjadi Daya Saing: Mengurai Simpul Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional”. Acara ini digelar pada Senin (16/11) di Auditorium Lantai 3 Gedung SGLC Fakultas Teknik UGM. Fakultas Teknik UGM menyelenggarakannya bersama Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Kementerian ESDM. Forum ini dirancang sebagai ruang untuk menghimpun masukan dari akademisi, pelaku usaha, dan mahasiswa, yang kemudian akan dibawa ke Satgas.
Acara dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni FT UGM, Prof. Ali Awaludin, lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Dr. Indra Darmawan, tenaga ahli Satgas. Sesi diskusi menghadirkan lima narasumber: Prof. Himawan Tri Bayu Murti Petrus, dosen Departemen Teknik Kimia FT UGM; Priyatno Bambang Hernowo, M.M., dari Kadin DIY; Dr. Wahyu Yun Santoso, dosen Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM; Maulana Istar, S.T., Direktur Utama PT Gepo Energi Nusantara dan Dimas Bagus Wijayanarko dari Yayasan Get Plastic Indonesia. Diskusi dipandu oleh Ahmad Agus Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU, dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika FT UGM.
Hilirisasi Adalah Alat, Bukan Tujuan
Dalam keynote speech-nya, Indra menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam belum berarti apa-apa sebelum diolah menjadi kekuatan. “Hilirisasi itu bukan tujuan, itu alat. Tujuannya adalah kedaulatan, daya saing, dan kesejahteraan,” ujarnya.
Indra memetakan lima arus global yang sedang mengubah aturan main dunia. Pertama, rantai pasok kini menjadi alat geopolitik. Kedua, industri sekarang mengikuti ketersediaan energi, bukan sebaliknya. Ketiga, karbon menjadi “mata uang perdagangan”, misalnya melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Keempat, teknologi mengubah peta nilai. Kelima, persaingan telah bergeser dari tingkat pabrik ke tingkat ekosistem.
Menghadapi perubahan itu, Indra menilai Indonesia perlu bergeser dari sekadar mengolah menjadi merancang, dari mengandalkan satu komoditas menjadi mengelola portofolio, dan dari energi murah menjadi energi yang bersih dan terpercaya. Peluangnya besar, salah satunya menjadikan Indonesia basis manufaktur rendah karbon di Asia. Namun, ia mengingatkan bahwa negara lain juga berlari kencang. Vietnam, misalnya, membutuhkan konsistensi selama sepuluh tahun sebelum menjadi tujuan investasi.
“Bangsa yang besar itu bukan yang kaya sumber daya alam, tetapi yang bisa cepat belajar untuk memanfaatkannya menjadi kekuatan,” tegas Indra.
Nilai Tambah Terbesar Ada di Hilir
Gagasan tersebut kemudian diurai lebih rinci oleh Prof. Himawan Tri Bayu Murti Petrus, yang akrab disapa Bayu. Ia memaparkan potensi mineral kritis Indonesia dalam mendukung transisi energi. Menurutnya, energi dan mineral tidak dapat dipisahkan. Kendaraan listrik membutuhkan mineral hingga enam kali lebih banyak dibandingkan kendaraan konvensional, dan pembangkit energi terbarukan juga membutuhkan mineral dalam jumlah berlipat. Karena itu, pengembangan industri mineral harus dilihat secara utuh, mulai dari ketersediaan sumber daya dan teknologi pengolahan hingga produk akhir.
Bayu menyebutkan bahwa Tim UGM bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan MIND ID untuk memetakan rantai pasok dan rantai nilai mineral energi. Pemetaan ini menunjukkan bahwa rantai industri dari hulu hingga produk intermediat relatif sudah terisi. Sebaliknya, produk hilir seperti prekursor katoda (PCAM), sel baterai, konduktor, kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV), dan jaringan listrik masih menyimpan peluang besar. Padahal, di tahap inilah nilai tambah paling tinggi tercipta. Konsentrat hanya meningkatkan nilai sekitar 10 kali lipat dan produk intermediat ratusan kali lipat, sementara produk akhir dapat mencapai ribuan hingga 10.000 kali lipat.
“Mineral tidak bisa lagi dipandang sebagai komoditas pertambangan. Kita tidak boleh berhenti pada pengolahan dan pemurnian,” ungkapnya.
Bayu juga menyoroti peluang daur ulang. Material bekas pakai justru memiliki kandungan logam yang jauh lebih pekat dibandingkan bahan di alam. Kadar perak di alam hanya sekitar 500–1.500 ppm, sedangkan di panel surya sudah dalam hitungan persen. Kadar nikel di alam sekitar 1–2%, sementara baterai NMC 811 mengandung nikel hingga 80%. Selain itu, daur ulang menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan pengolahan dari sumber primer.
Meski demikian, setiap komoditas memiliki tantangannya sendiri. Bayu mencontohkan logam tanah jarang. Riset BRIN dan UGM telah menunjukkan hasil positif dari sisi teknologi, tetapi cadangan yang benar-benar pasti baru sekitar 20.000 ton. Di sisi lain, pabrik monasit yang layak secara ekonomi membutuhkan kapasitas minimal 5.000 ton per tahun. Artinya, pabrik tersebut hanya dapat beroperasi sekitar empat tahun, padahal investasi industri umumnya membutuhkan umur operasi setidaknya sepuluh tahun.
Karena itu, Bayu menilai hilirisasi perlu ditopang oleh beberapa hal: insentif yang terarah di setiap tahapan industri, integrasi dengan permintaan domestik, dekarbonisasi proses produksi, informasi cadangan sumber daya yang lebih kuat, serta penguasaan teknologi dan kemitraan. Ia juga menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia secara kelembagaan, termasuk mendorong lahirnya program studi mineral dan metalurgi di Fakultas Teknik UGM.
“Dari bumi Indonesia untuk energi masa depan, diolah dengan ilmu, digerakkan dengan energi bersih, diperkuat dengan kolaborasi,” tutup Bayu.
Dari Transfer of Knowledge ke Co-development
Dari sisi dunia usaha, Priyatno Bambang Hernowo menggambarkan bahwa porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional masih di bawah 20%. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi perlu dilihat secara regional. Sebagai contoh, ia menyebut pemadaman bergilir di Palu baru-baru ini akibat turunnya muka air Danau Poso sekitar 2 cm per hari, sehingga pasokan listrik dari PLTA anjlok dari 550 MW menjadi sekitar 300 MW.
Menurut Priyatno, riset kini tidak cukup lagi sebatas transfer of knowledge. Riset perlu berkembang menjadi co-development, yaitu pengembangan teknologi yang dikerjakan bersama oleh peneliti dan industri untuk menjawab kebutuhan pasar. Lewat pendekatan ini, kesiapan teknologi dapat dipastikan, baik secara teknis maupun sistemik, untuk mendukung transisi energi, pencapaian net zero emission, dan adaptasi perubahan iklim. Ia mengingatkan kembali prinsip “berawal dari akhir” yang pernah disampaikan B.J. Habibie: kenali dulu kebutuhan di ujung rantai, baru tentukan langkah risetnya.
“Riset dan industri secara langsung bersama menjawab kebutuhan pasar energi, di mana teknologi dipastikan siap secara teknis dan sistemik,” jelas Priyatno.
Namun, jalan menuju hilirisasi masih penuh tantangan. Priyatno mencatat sejumlah persoalan, antara lain tumpang tindih regulasi, peta jalan lintas sektor yang belum terintegrasi, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, proses alih teknologi yang lambat, lemahnya keterkaitan rantai pasok, serta tingginya kebutuhan modal dan risiko investasi.
Salah satu upaya Kadin DIY untuk menjawab tantangan tersebut adalah Jogja Innovation Festival, yang digelar pada 28 Oktober 2026 untuk mempertemukan inovator dengan pelaku industri. Festival ini menghimpun 177 inovasi dari bidang energi dan sains, kesehatan, pangan dan pertanian, serta sosial-humaniora. Setelah dikurasi, 57 inovasi dinyatakan memenuhi kriteria dan 26 di antaranya berlanjut ke tahap advanced business meeting. Pertemuan tersebut menghasilkan 30 Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal menuju komersialisasi.
Regulasi Cukup, Fragmentasi Jadi Akar Masalah
Persoalan regulasi yang disinggung Priyatno dibahas lebih dalam oleh Dr. Wahyu Yun Santoso, yang akrab disapa Yuyun. Ia menilai Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan regulasi yang memadai untuk hilirisasi, mulai dari mandat konstitusi hingga undang-undang sektoral yang mewajibkan peningkatan nilai tambah. Masalah utamanya adalah kebijakan yang terfragmentasi dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
“Dalam konteks hilirisasi, ada satu hal yang menurut saya menjadi penting ketika regulasi sebenarnya cukup, tetapi fragmentasi itu yang terjadi,” jelas Yuyun.
Tantangan koordinasi itu tidak kecil. Sekitar 67% rencana proyek hilirisasi berada di luar Jawa, dan Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota yang masing-masing membawa kepentingannya sendiri. Dari sisi energi, target bauran energi terbarukan belum tercapai, sementara RUU Energi Baru dan Terbarukan juga belum disahkan. Yuyun mencontohkan kebijakan bauran energi yang belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan listrik kawasan industri, termasuk kawasan smelter. Menurutnya, percepatan hilirisasi harus berjalan seiring dengan fungsi kelembagaan yang menjaga batas ekologis dan melindungi hak publik.
Dari perspektif hukum lingkungan, Yuyun menyebut tiga uji yang perlu dilalui dalam perencanaan hilirisasi. Pertama, uji ekologis, yaitu penurunan emisi sepanjang siklus hidup produk. Kedua, uji antargenerasi, berupa jaminan manfaat jangka panjang dan pembiayaan pemulihan lingkungan. Ketiga, uji demokratis, melalui keterbukaan informasi, partisipasi publik yang bermakna, dan akses terhadap keadilan. Ia mencontohkan Vietnam yang telah menerapkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sejak 1997, jauh sebelum Indonesia mulai menerapkannya pada 2009. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai asuransi lingkungan, padahal hilirisasi akan mengubah bentang alam.
Jatuh Bangun Startup Energi Surya
Diskusi juga diwarnai pengalaman langsung dari lapangan. Maulana Istar, S.T., atau Olan, Direktur Utama PT Gepo Energi Nusantara sekaligus alumnus Teknik Nuklir UGM, berbagi kisah membangun bisnis energi terbarukan. Gepo Energy bermula dari ajang kompetisi mahasiswa, seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pertamuda, pada 2021–2022. Usaha ini lalu berlanjut ke tahap riset dan validasi pasar pada 2023–2025 melalui pengembangan genteng panel surya. Pada 2026, perusahaan mengalihkan fokus ke panel surya konvensional.
Langkah itu membuahkan hasil. Kini Gepo Energy bergerak sebagai perusahaan engineering, procurement, and construction (EPC) PLTS dan telah menangani sekitar 18 lokasi di Jawa dan Kalimantan. Proyeknya antara lain PLTS off-grid di tengah hutan Kalimantan, pompa air tenaga surya untuk irigasi di Wonogiri bersama program CSR Coca-Cola, serta PLTS di gedung dekanat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hingga 2026, kapasitas PLTS yang telah dan sedang dipasang mencapai sekitar 110 kWp, setara dengan reduksi emisi sekitar 130 ton CO₂ per tahun. Hasil ini dikerjakan oleh tim inti sekitar sepuluh orang yang sebagian besar lulusan FT UGM.
Meski begitu, pengembangan PLTS masih menghadapi sejumlah hambatan. Sejak 2024, skema ekspor listrik PLTS yang dapat mengurangi tagihan listrik pelanggan dihapus, dan pemasangan PLTS kini dibatasi kuota. Kuota yang biasanya dibuka dua kali setahun, pada Januari dan Juli, hanya dibuka sekali pada 2026. Akibatnya, proyek klien harus tertunda. Olan juga menyoroti sulitnya mendapatkan SDM yang siap pakai, mahalnya komponen yang memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), fluktuasi kurs untuk komponen impor, serta belum adanya aturan pengelolaan limbah panel surya di Indonesia.
Menurut Olan, perguruan tinggi dapat berperan strategis. Kampus bisa menjadi percontohan pembangunan PLTS skala besar, mengembangkan kurikulum PLTS dari desain hingga perizinan, dan menghasilkan inovasi komponen yang lebih terjangkau. “Inovasi yang paling dibutuhkan industri adalah bagaimana komponen-komponen ini jauh lebih murah ketika menggunakan komponen dalam negeri,” ujarnya.
Sampah Plastik, Sumber Daya yang Hilang
Sudut pandang lain datang dari Dimas Bagus Wijayanarko, yang membahas sumber daya yang kerap dianggap sampah. Melalui materi “From the Lost Resource to Sustainable Value”, ia memaparkan pengembangan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar dan produk bernilai guna. Menurutnya, plastik menyimpan energi yang besar, sekitar 45 MJ per kilogram, yang selama ini terbuang sia-sia.
Riset pirolisis ini telah dimulai sejak 2013. Dimas mengakui pendekatan yang mereka gunakan bukanlah hal baru.
“Teknologi yang kami buat sebenarnya bukan teknologi baru, tetapi teknologi yang cukup lama,” ujar Dimas.
Hasilnya sudah dirasakan masyarakat. Di Cupuwatu, Kalasan, Sleman, Get Plastic bekerja sama dengan kelompok tani yang memakai bahan bakar dari sampah plastik untuk menghidupkan pompa irigasi, sehingga petani tidak perlu lagi membeli BBM. Manfaatnya juga terasa ketika Bali dilanda kelangkaan BBM selama sekitar 15 hari. Saat warga mengantre berhari-hari di SPBU, Get Plastic justru membagikan bensin gratis tiga liter per kendaraan, seluruhnya hasil olahan sampah plastik. Dari riset mereka, satu kilogram sampah plastik dapat menghasilkan sekitar 700 ml solar dan 100 ml bensin. Dalam uji Lemigas, bahan bakar tersebut hanya belum memenuhi 3 dari 18 parameter, yang menurut Dimas masih dapat direkayasa.
Get Plastic juga mengembangkan pemanfaatan black carbon, sisa pengolahan sampah plastik. Material ini telah memperoleh hak kekayaan intelektual dan berhasil diolah menjadi baterai yang mampu menyalakan enam lampu LED. Selain itu, black carbon juga dikembangkan menjadi kulit sintetis untuk sepatu.
Seluruh riset tersebut dibiayai secara mandiri karena Get Plastic merupakan yayasan nirlaba. Meski begitu, kiprah mereka diakui di luar negeri. Get Plastic meraih juara pertama social innovation fund di Jerman pada 2019. Pada 2024, mereka diminta membangun fasilitas pirolisis di Sabah, Malaysia, dan belakangan juga di Yaman. Sebelumnya, POSCO International dari Korea Selatan pun sempat mengajukan permintaan serupa. Namun, Dimas memilih fokus di dalam negeri, karena persoalan sampah di Indonesia sendiri belum selesai.
“Isu ini mau kita selesaikan atau mau kita pelihara?” tanyanya, menyoroti bahwa teknologi, SDM, dan anggaran sebenarnya sudah tersedia.
Sesi tanya jawab berlangsung hangat. Seorang peserta asal Sulawesi Tenggara mempertanyakan dominasi perusahaan asing dalam pengelolaan nikel di daerahnya. Menanggapi hal itu, Bayu menjelaskan bahwa teknologi pengolahan 19 dari 20 mineral kritis dan strategis memang dikuasai Tiongkok. Karena itu, skema joint venture dan penguasaan teknologi sendiri menjadi kunci. Peserta lain menyoroti kontradiksi antara target 100 GW PLTS dan pembatasan kuota pemasangan, serta besarnya potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan. Yuyun menambahkan bahwa hukum tidak cukup berperan sebagai regulator yang selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Hukum harus menjadi koridor yang memberi ruang bagi hilirisasi untuk berkembang, tetapi tetap menjaga batas-batasnya.
Berbagai perspektif tersebut menegaskan bahwa penguatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional tidak dapat dibebankan pada satu sektor saja. Ketersediaan sumber daya perlu diimbangi dengan penguasaan teknologi, kesiapan industri, kepastian regulasi, pengembangan sumber daya manusia, dan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah sumber daya.
Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat, hasil riset diharapkan tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah. Riset diharapkan berkembang menjadi inovasi yang diterapkan dan memberi nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional. Gagasan dan masukan dari forum ini pun akan diteruskan kepada Satgas sebagai bahan perumusan kebijakan ke depan.