Tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama mitra dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian ATR/BPN, The University of Melbourne, dan RMIT University Australia memaparkan hasil penelitian mengenai “Manajemen Data dan Tata Kelola Perlindungan Lahan Pertanian” di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian Hibah KONEKSI yang diselenggarakan di Hotel Harper Malioboro Yogyakarta, Selasa (9/6). Kegiatan ini mempertemukan 96 stakeholder yang terdiri atas Sekretaris Daerah DIY sebagai keynote speaker, panelis yang terdiri atas Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Bupati Kulon Progo, dan representatif dari Petani Millenial DIY. Selain itu, peserta dihadiri dari pemerintah daerah dan kelompok tani termasuk kelompok tani wanita (KWT) dan petani milenial dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul untuk mendiskusikan tantangan perlindungan lahan pertanian serta peluang penguatan kebijakan berbasis data dan partisipasi masyarakat.
Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama Fakultas Teknik UGM, Prof. Ali Awaludin, menegaskan bahwa penelitian harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan dan pengambilan kebijakan. Menurutnya, Hibah KONEKSI menjadi kesempatan berkolaborasi dan berharap hasil penelitian tidak hanya berhenti pada dokumen/paper, tetapi juga bisa powerful dan impactful untuk menjadi dasar kebijakan di skala provinsi maupun nasional. Ia juga menekankan bahwa tingginya tekanan terhadap lahan pertanian akibat kebutuhan pembangunan, perumahan, dan infrastruktur harus direspons melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan perlindungan lahan pertanian tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan dukungan dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, M.T. sebagai keynote speaker menyoroti semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa penelitian memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. “Penelitian membantu kita memahami, diajak melihat persoalan lebih utuh, menguji berbagai asumsi, dan membaca perubahan dengan lebih jernih,” ujarnya. Ni Made menjelaskan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dilema pembangunan yang semakin nyata. “Penelitian yang berkolaborasi dengan Australia melalui KONEKSI ini dapat menjadi suatu masukan kebijakan bagi kami. Di satu sisi, kita butuh lahan pertanian, satu sisi lagi kita bicara investasi yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Penelitian yang berlangsung selama dua tahun ini dipimpin oleh Prof. Bambang Hari Wibisono dan melibatkan tim multidisiplin dari Universitas Gadjah Mada, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), The University of Melbourne, serta RMIT University Australia. Dari UGM, tim peneliti terdiri atas Retno Widodo Dwi Pramono, Ph.D., Dr. Tri Mulyani Sunarharum, Sri Tuntung Pandangwati, Ph.D., Rohmah Amredika, S.PWK., dan Sukma Dyah Aini, M.URP. dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, serta Heri Sutanta, Ph.D. dari Departemen Teknik Geodesi. Kolaborasi lintas institusi ini juga melibatkan Nugroho Purwono, M.URP. dari BRIN, Mulyadi, Ph.D. dari Kementerian ATR/BPN, serta Dr. Serene Ho, Dr. Melissa Neave, dan Prof. Andrew Butt dari Australia.
Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui wawancara petani dan pemilik lahan, diskusi kelompok terarah (FGD), serta pemetaan partisipatif yang melibatkan petani, kelompok wanita tani, petani muda, perangkat desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di empat kabupaten yang menjadi pilot project di DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DIY menghadapi tekanan alih fungsi lahan yang cukup tinggi akibat perkembangan kawasan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Selain itu, penelitian juga menemukan berbagai tantangan lain, seperti rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses perlindungan lahan, serta masih adanya tumpang tindih data antar lembaga.
Tim peneliti juga memperkenalkan prototipe WebGIS partisipatif bernama FarmPix sebagai salah satu luaran utama penelitian. Platform ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data lahan pertanian secara kolaboratif melalui mekanisme pembaruan, validasi, dan konfirmasi data oleh berbagai pemangku kepentingan. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga turut berperan dalam penyediaan dan pengelolaan data yang dibutuhkan dalam perlindungan lahan pertanian.
Ketua tim peneliti, menjelaskan bahwa WebGIS yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan dalam pengelolaan lahan pertanian. Selain menghasilkan WebGIS, penelitian ini juga telah menyusun policy brief dan executive summary yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.
Diskusi panel yang menghadirkan Aria Indra Purnama, MUM. sebagai Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Dr. Dede Sulaeman sebagai Direktur Perlindungan Lahan dan Optimasi Kementerian Pertanian, Dr. R. Agung Setyawan sebagai Bupati Kabupaten Kulon Progo, serta Indah Bekti Utami, A.Md sebagai representatif petani milenial DIY menggarisbawahi pentingnya penguatan perlindungan lahan pertanian melalui integrasi data, pemberian insentif kepada petani, regenerasi petani muda, serta pemanfaatan teknologi pertanian yang adaptif.
Salah satu isu yang menjadi pembahasan pokok dalam forum adalah perlunya integrasi berbagai platform sistem informasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Integrasi tersebut dinilai penting untuk mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN telah memiliki platform Bhumi ATR yang menyediakan berbagai informasi pertanahan dan tata ruang. Namun demikian, aspek partisipatif yang memungkinkan petani dan masyarakat turut memperbarui maupun memvalidasi informasi dinilai masih dapat diperkuat. Oleh karena itu, kontribusi peneliti berupa pengembangan WebGIS partisipatif dipandang berpotensi untuk diintegrasikan dengan platform yang telah ada sehingga dapat mendukung sistem informasi pertanahan yang lebih kolaboratif, interaktif, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan bahwa perlindungan lahan pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan petani, dan masa depan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, petani, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola lahan pertanian yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti. Upaya ini juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, perlindungan ekosistem daratan, serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan. (Anggita Noviana Rizki)