Kondisi geopolitik yang terjadi di Iran menutup jalur distribusi logistik minyak dan menyebabkan krisis energi global. Dampak langsung dapat dirasakan oleh beberapa negara di Asia yang mulai menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami perubahan harga.
Kepala Laboratorium Energi Baru Terbarukan (EBT) Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, ST., M.Sc., Ph.D., menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah cukup berani, laju kenaikan harga BBM dapat ditahan dengan memanfaatkan program subsidi.
Menghadapi kasus ini, pemerintah juga melakukan upaya efisiensi energi dengan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta. Menurut Agus, pemerintah perlu mendorong optimalisasi pengembangan energi alternatif di tengah kelangkaan minyak bumi. Hal ini menjadi pertimbangan karena energi alternatif merupakan salah satu aspek yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pemerintahan.
Meninjaklanjuti permasalahan energi, Indonesia memiliki peran besar dalam mendukung proses transisi energi ekonomi global. Selain karena jumlah penduduknya yang besar, tingginya penggunaan energi mendorong Indonesia menjadi penyumbang emisi karbon terbesar.
“Kalau kita mengikuti peta geopolitik, krisis seperti ini bukan hal yang baru. Perang itu selalu mencari sumber energi. Sementara, dunia ke depan berencana menekan produksi emisi. Ini akan sangat menyulitkan mereka yang tidak siap. Sehingga, kita perlu segera meninggalkan kenyamanan energi masa lalu, bergeser ke alternatif sumber energi lain,” paparnya.
Meski transisi energi memang bersifat struktural, Menurut Agus, pemerintah perlu perlu merangkul semua pihak untuk dapat berkolaborasi menyelesaikan masalah ini. Dengan adanya pihak seperti akademisi, mengantarkan Indonesia pada era yang teredukasi dan meningkatkan kesadaran publik. (Humas FT: Haniifah Multivana)