YOGYAKARTA – Upaya mengatasi masalah banjir yang mengandalkan pembangunan struktur yang dilaksanakan pemerintah terbukti tidak efektif untuk mengatasi atau mengurangi masalah banjir. Sehingga diperlukan model pengendalian banjir secara terpadu dan komprehensif dengan mengacu pada upaya pembangunan non struktur yang melibatkan seluruh stakeholder. Hal itu mengemuka dalam diskusi pakar teknik sipil UGM dalam memberi masukan mengatasi bencana banjir di Indonesia, Rabu (23/1) di jurusan teknik sipil dan lingkungan, fakultas teknik UGM.
Pengamat banjir sekaligus mantan Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Siswoko Dipl.HE., mengatakan kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah banjir lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan bukan pengelolaan di jaringan sumber air maupun pada lahan daerah tangkapan air. “Upaya struktur yang dilaksanakan tanpa mengantisipasi fenomea alam dan lingkungan yang dinamis,” kata dosen tamu magister pengelolaan bencana alam UGM ini.
Dia mengusulkan pemerintah mampu melibatkan semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan sistem pengendalian bajir dengan mendorong pembangunan nonstruktur diantaranya pengelolaan dataran banjir, melakukan prakiraan banjir dan peringatan dini, penanggulangan banjir, relokasi pemukiman, perbaikan tata ruang dan penghijauan, reboisasi erosi das, penetapan sempadan sungai, penyampaian informasi publik serta menguatkan manajemen sampah.
Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Nur Yuwono, Dipl.HE., mengatakan keberhasilan pembangunan sistem pengendalian banjir sangat bergantung pada pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
Kendati demikian, dia mengusulkan metode pengendalian banjir yang bisa diambil Gubernur Jokowi untuk mengatasi banjir adalah mewajibkan setiap rumah untuk membuat sumur guna menampung air hujan, baik dalam bentuk sumur resapan maupun sumur yang akan dimanfaatkan air hujannya untuk keperluan sehari-hari. Disamping itu, dibutuhkan pengetrapan sempadan sungai dan pantai secara konsisten dan konsekuen serta pengaturan pemukiman di sepanjang sungai dan pantai tepi Jakarta,
Sementara Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, menuturkan permasalahan bencana banjir yang dihadapi Jakarta dan beberapa daerah lain akibat adanya dampak perubahan iklim dan penggunaan energi fosil yang tidak terkendali yang menyebabkan curah hujan turun cukup besar. “Kita juga tidak menutup mata bahwa perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur sering terkendala karena minimnya dukungan sosial masyarakat,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
sumber: ugm.ac.id