Secara tatanan tektonik, Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng besar yaitu Eurasian, Australian dan Pacific. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap bencana geologi seperti gempabumi, tsunami, letusan gunung api, longsor dan sebagianya. Hal ini didukung oleh kondisi fisiografi yang merupakan wilayah kepulauan, dimana sebagian besar wilayah Indonesia yang terletak di perbatasan lempeng aktif. Banyaknya kota yang berkembang di daerah pantai juga meningkatakan risiko bencana tsunami. Bencana tsunami merupakan bencana ikutan yang bisa diakibatkan oleh gempabumi, longsor bawah laut, letusan gunungapi dilaut, maupun jatuhnya meteor ke laut. Bencana tsunami yang pernah terjadi di Indonesia seperti tsunami Aceh, Teluk Palu dan Selat Sunda banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Sementara itu, masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran, kesiapsiagaan maupun mitigasi bencana yang belum maksimal. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki risiko bencana tsunami yang tinggi.
Banyaknya masyarakat maupun pusat-pusat industri yang berada di daerah pantai menyebabkan tingginya risiko bencana tsunami di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha mitigasi terhadap kejadian bencana tsunami. Salah satu upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan merelokasi warga yang tinggal di daerah rentan dan penerapan mitigasi struktural. Namun demikian kegiatan tersebut sering sekali sulit dilaksanakan karena banyaknya warga tinggal di daerah rentan dan tingginya biaya mitigasi struktural. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan mitigasi non-struktural dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat, seperti sosialisasi, pelatihan mitigasi bencana, dan pembentukan tim-tim siaga bencana di masyarakat maupun pemasangan sistem peringatan dini bencana. Penerapan sistem peringatan dini bencana tsunami perlu dilakukan sebagai upaya nyata dalam menghindari terjadinya korban jiwa dan juga diharapkan dapat menguatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami. BNPB telah melakukan upaya sinergis dan kolaboratif agar kegiatan mitigasi struktural maupun non-struktural dapat terwujud di masyarakat.
Universitas Gadjah Mada (UGM) mendukung penuh upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Kerjasama antara UGM dengan BNPB dalam pemasangan sistem peringatan dini sudah dimulai sejak tahun 2008 sampai saat ini. Kerjasama ini diawali dengan implementasi sistem peringatan dini gerakan tanah yang sampai saat ini sudah terpasang di lebih dari 100 kab/kota di 32 provinsi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019, telah dikembangkan pula sistem peringatan dini bencana banjir yang dipasang pada 25 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pada awal bulan ini juga telah ditandatangani kerjasama antara UGM dan BNPB dalam pemasangan sistem peringatan dini gerakan tanah dan banjir untuk Kabupaten Semarang dan Kabupaten Belitung.
Pada tanggal 25 September 2020, Fakultas Teknik UGM dengan BNPB kembali menjalin kerjasama dengan penandatanganan yang dilakukan secara daring. Pada tahun 2020 ini, akan dilaksanakan pemasangan sistem peringatan dini bencana tsunami di 3 wilayah yaitu Banyuwangi, Nias dan Mentawai. Ini merupakan pertama kalinya pemasangan sistem peringatan dini bencana tsunami kerjasama antara BNPB dan UGM. Penandatangan kerjasama dalam sistem peringatan dini tsunami merupakan pengembangan dari sistem peringatan dini yang sudah dibangun sebelumnya. Di dalam pelaksanaan pemasangan sistem peringatan dini tsunami mengacu pada SNI 8840-1:2019 tentang sistem peringatan dini bencana, draft ISO 22328-2 dan juga RSNI peringatan dini tsunami yang pada saat ini masih dalam pembahasan yang meliputi 1) pengetahuan risiko; 2) diseminasi dan komunikasi risiko; 3) pemantauan dan diseminasi peringatan dini; 4) kemampuan respon; dan 5) komitmen keberkelanjutan sistem peringatan dini.
Dalam sambutannya, Direktur Peringatan Dini BNPB, Ir. Afrial Rosya, MA., M.Si. mengatakan bahwa tujuan utama dari pemasangan sistem peringatan dini adalah untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sistem ini dipasang di lokasi-lokasi yang rentan bencana tsunami sekaligus dilakukan peningkatan kapasitas masyarakatnya untuk menghindari timbulnya korban jiwa, serta kerusakan harta dan benda saat terjadi bencana. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Ir. Lilik Kurniawan, M.Si. memberikan arahan di dalam pemasangan sistem peringatan tsunami ini agar melibatkan perguruan tinggi di wilayah setempat untuk berperan dalam pengembangan sistem yang ada. Acara penandatanganan ini juga dihadiri para Kasubdit di Direktorat Peringatan Dini BNPB yaitu Linda Lestari, S.Kom., M.Si. (Han) (Kasubdit Integrasi dan Pengolahan Pemantauan) dan dr. Rucky Nurul Wursanty Dewi, M.K.M. (Kasubdit Diseminasi dan Evaluasi dan juga sebagai PPK).
Dekan Fakultas Teknik UGM, Dr. Waziz Wildan menyambut baik keberlanjutan kerjasama antara UGM dan BNPB, sekaligus untuk terus mendorong inovasi-inovasi baru dari UGM di bidang kebencanaan, termasuk salah satunya bencana tsunami. Bencana tsunami tidak bisa kita hindari, oleh sebab itu perlu inovasi teknologi yang berkelanjutan dalam peringatan dini. Kejadian banjir bandang di Sukabumi pada minggu ini, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya sistem peringatan dini bagi keselamatan warga. Karena pada saat ini masih dalam pandemic Covid-19, maka pelaksanaan kegiatan di lapangan mengacu pada protocol Covid-19 yang ada. Turut hadir dalam acara penandatanganan kerjasama ini Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama FT UGM Dr. Ir. Sugeng Sapto Surjono, S.T., M.T, Kepala Unit Pengembangan Usaha, Kerjasama dan Alumni FT UGM Dr. Ir. Jarot Setyowiyoto, M.Sc dan juga inovator sekaligus konseptor SNI dan ISO Sistem peringatan dini multi bencana, Prof. Teuku Faisal Fathani dan Dr. Wahyu Wilopo.
Dalam sambutan penutup, Dekan Fakultas Teknik UGM juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap aplikasi produk-produk riset antar disiplin di bidang kebencanaan yang telah dibangun Fakultas Teknik UGM. Saat ini BNPB bekerjasama dengan UGM dan BSN telah berhasil menyusun SNI 8235:2017, SNI 8840-1:2019, ISO 22327:2018 dan ISO 22328-1:2020 tentang sistem peringatan multi-bencana. Selanjutnya BNPB-BMKG-UGM-BSN sedang menyusun SNI dan ISO tentang sistem peringatan dini tsunami, yang berikutnya diikuti dengan sistem peringatan dini banjir dan letusan gunung api. (Sumber press release FT UGM)