YOGYAKARTA – Indonesia kaya akan sumber Bahan Bakar Gas (BBG) namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara masyarakat kian dihadapkan pada persoalan ketersediaan BBM yang kian terbatas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, para pakar mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan program konversi BBM ke BBG pada kendaraan bermotor. Tiga hal yang diusulkan tersebut, pertama, pemasangan konverter di mobil-mobil dinas, lembaga, kementerian dan BUMN. Kedua, pemasangan konverter kit di transportasi umum, dan ketiga, pemasangan konverter pada mobil pribadi secara sukarela.
Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam Focus Grup Discussion (FGD) ‘Kajian Kesiapan Masyarakat Terhadap Konversi BBM ke BBG’, Senin (25/6). FGD hasil kerjasama Kemenristek dan UGM ini menghadirkan narasumber Staf Ahli Menristek Bidang Energi dan Material Maju, Dr. Agus R. Hotman, M.T, Anggota Dewan Energi NAsional (DEN), Dr. Tumiran, Peneliti Konverter kit Dr. Deendarlianto dan Dr. Jayan Sentanuhadi, Pengurus Harian YLKI DIY, Sudaryatmo, dan Ketua KADIN DIY Ir. Muslich Asikin, M.B.A.
Agus R. Hotman mengatakan untuk mendorong realisasi program konversi, selisih harga premium dan BBG idealnya harus terpaut 40-60%. “Kalau gapnya masih kecil, minat orang untuk berpindah ke BBG akan kecil,” katanya.
Beberapa infrastruktur yang seharusnya perlu disediakan adalah konverter kit, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) serta bengkel khusus konverter kit. Namun untuk mengoptimalkan infrastruktur BBG dan transporter yang sudah ada, kata Hotman, pemerintah perlu segera mengkonversi kendaraan operasional pemerintah dan menerapkan pola monitoring terhadap kendaraan berbahan gas. “Yang tidak kalah penting mewajibkan industri otomotif untuk memproduksi varian kendaraan berbahan bakar gas berikut layanan purna jualnya,” ungkap Hotman.
Disampaikan Hotman, Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia telah membangun lima stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jakarta, satu SPBG di Palembang, dan dua SPBG di Surabaya. “Semuanya dilakukan oleh 44 perusahaan anggota asosiasi tanpa memperoleh insentif dari pemerintah,” tandasnya.
Anggota Asosiasi juga telah membangun empat stasiun induk di Jakarta dan 12 stasiun induk di Surabaya yang mampu melayani 250 armada tube trailer dengan alokasi gas lebih dari 30 mmscfd. “Sampai akhir tahun akan dibangun 60 bengkel,” katanya.
Dr.Jayan Sentanuhadi menegaskan persoalan implementasi konversi BBG di Indonesia saat ini masih menghadapi kendala standarisasi converter kit yang belum memadai dan SPBG yang masih sedikit dan tidak merata. “Lagi pula produksi konverter kit dalam negeri belum ada dan perbedaan harga BBM dan CNG terlalu sempit,” katanya.
Selain itu, persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang rencana pemerintah untuk konversi BBM ke BBG pada kendaraan masih sangat rendah, terutama masyarakat menengah ke bawah karena minimnya sosialisasi terhadap keunggulan dan keamanaan BBG. Dari hasil survei yang dilakukan Dr. Deendarlianto pada masyarakat di tiga kota besar, Surabaya, Jakarta, Bandung, menunjukkan bahwa masyarakat masih belum siap terhdap rencana pemerintah tersebut. “Mereka masih trauma terhadap keamaanan BBG karena meledaknya beberapa busway yang menggunakan BBG,” katanya.
Namun demikian, dia mengusulkan pemerintah untuk menggandeng n perguruan tinggi dan lembaga riset untuk melakukan sosialisasi pada semua level masyarakat.
Pengurus Harian YLKI DIY, Sudaryatmo, menegaskan percepatan penggunaan BBG hanya dapat dilakukan apabila secara bersamaan ada kebijakan dis-intensif terhadap pengguna BBM. Namun persoalan subsidi BBM harus dibereskan terlebih dahulu. Menurutnya, konsumen dengan sendirinya akan beralih ke BBG kalau secara ekonomis penggunaan BBG lebih menguntungkan masyarakat. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
sumber: ugm.ac.id
Materi FGD dapat diunduh disini