Direktur Utama PT. Industri Nuklir Indonesia, Yudi Imardjoko berpendapat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bisa menjadi alternatif dalam proyek pemerintah penambahan pembangkit listrik 35.000 MW. Jika hanya bergantung pada sumber daya konvensional, Indonesia akan mengalami krisis energi beberapa tahun mendatang. Disamping itu, penggunaan energi terbarukan diperhitungkan belum mampu memberikan sumbangan kapasitas energi yang besar.
“Batu bara diperkirakan akan habis dalam 40-60 tahun, mau tidak mau Indonesia harus mencari alternatif lain. Di samping itu, jika menggunakan PLTN uranium seluruhnya, Indonesia juga akan susah, karena harus bergantung teknologi pengkayaan dari luar negeri. Oleh karena itu, solusinya Indonesia membangun PLTN uranium 5000 MW untuk pemenuhan energi, dibarengi dengan persiapan PLTN thorium, yang tidak perlu pengkayaan.” ujar Yudi dalam acara Nuclear Talks 2015.
Tetapi terlepas dari hal tersebut, bukan berarti polemik pembangunan PLTN di Indonesia tidak terjadi. Pro dan kontra mengenai pemanfaatan nuklir sebagai alternatif penyediaan tenaga listrik telah berlangsung lama di masyarakat. Kepala Bidang Diseminasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Dimas Irawan, dalam acara yang sama, menyayangkan kurangnya informasi positif tentang PLTN ke masyarakat, utamanya masalah dampak lingkungan.
“Sebenarnya dalam hal polusi, PLTN jauh lebih ramah lingkungan dari batu bara. Karena tidak adanya reaksi pembakaran dalam reaktor, menjadikan PLTN tidak mengemisikan karbon. Permasalahan yang sering diangkat adalah limbah nuklir. Padahal limbah nuklir hanyalah sebesar 3m3 per tahun dan dapat disimpan dalam gedung reaktor selama puluhan tahun.” ujar Dimas.
Nuclear Talks 2015 adalah acara talkshow yang diadakan Komunitas Muda Nuklir Nasional Ranting UGM bekerja sama dengan BATAN dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Kegiatan yang bertajuk Realistiskah Proyek Pemerintah 35.000 MW Tanpa PLTN? ini dilaksanakan pada 24 Oktober lalu di Ruang 2.1 Gedung Kantor Pusat Fakultas Teknik UGM. Acara diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perkembangan kebijakan pembangunan PLTN dari awal tercetusnya gagasan PLTN di Indonesia hingga saat ini termasuk kaitannya dengan proyek pemerintah 35.000 MW.