Sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004, telah banyak dilakukan pembentukan daerah-daerah baru baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2008 tercatat di Indonesia terdapat 33 propinsi dan 497 kabupaten/kota (Depdagri, 2009). Salah satu hal penting yang digaris bawahi dalam UU tersebut adalah penetapan batas wilayah daerah. Saat ini masih banyak daerah yang telah dibentuk belum melakukan penegasan batas daerahnya di lapangan. Dari 33 propinsi di indonesia tercatat baru 13 propinsi yang telah menyelesaikan penegasan batas daerah. Sementara itu untuk kabupaten/kota tercatat baru 85 dari 497 kabupaten/kota (Ditjen Pemerintahan Umum, 2009). Oleh sebab-sebab itulah Kementerian Dalam Negeri RI meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penegasan batas daerah secepatnya.

"/>

Sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004, telah banyak dilakukan pembentukan daerah-daerah baru baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2008 tercatat di Indonesia terdapat 33 propinsi dan 497 kabupaten/kota (Depdagri, 2009). Salah satu hal penting yang digaris bawahi dalam UU tersebut adalah penetapan batas wilayah daerah. Saat ini masih banyak daerah yang telah dibentuk belum melakukan penegasan batas daerahnya di lapangan. Dari 33 propinsi di indonesia tercatat baru 13 propinsi yang telah menyelesaikan penegasan batas daerah. Sementara itu untuk kabupaten/kota tercatat baru 85 dari 497 kabupaten/kota (Ditjen Pemerintahan Umum, 2009). Oleh sebab-sebab itulah Kementerian Dalam Negeri RI meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penegasan batas daerah secepatnya.

"/> Pelatihan Penegasan Batas – Fakultas Teknik

Pelatihan Penegasan Batas

Sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004, telah banyak dilakukan pembentukan daerah-daerah baru baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2008 tercatat di Indonesia terdapat 33 propinsi dan 497 kabupaten/kota (Depdagri, 2009). Salah satu hal penting yang digaris bawahi dalam UU tersebut adalah penetapan batas wilayah daerah. Saat ini masih banyak daerah yang telah dibentuk belum melakukan penegasan batas daerahnya di lapangan. Dari 33 propinsi di indonesia tercatat baru 13 propinsi yang telah menyelesaikan penegasan batas daerah. Sementara itu untuk kabupaten/kota tercatat baru 85 dari 497 kabupaten/kota (Ditjen Pemerintahan Umum, 2009). Oleh sebab-sebab itulah Kementerian Dalam Negeri RI meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penegasan batas daerah secepatnya.

Penetapan batas daerah dalam UU pembentukan daerah dilampirkan dalam bentuk peta. Untuk penegasan batas daerah di lapangan perlu dibuatkan pedoman yang bersifat teknis. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Namun demikian, masih banyak sekali hal dalam peraturan tersebut yang bersifat sangat teknis  yang memerlukan pemahaman lebih lanjut khususnya yang terkait dengan disiplin geodesi (survei dan pemetaan). Persoalan batas daerah ini tidak bisa hanya mengandalakan depdagri semata melainkan perlu dukungan dari berbagai komponen seperti; masyarakat, pemda, perguruan tinggi dan lembaga pemerintah terkait serta DPR/DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Laboratorium Geodesi Jurusan Teknik Geodesi FT-UGM menawarkan program Pelatihan Penegasan Batas Daerah mengacu kepada PERMENDAGRI  No.1 tahun 2006 tentang Penegasan Batas Daerah.

Tujuan dan Manfaat
   1. Memberikan pemahaman prosedur dan metode penegasan batas daerah sesuai Permendagri No.1 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Daerah.
   2. Meningkatkan kualaitas SDM Pemerintah Daerah khusunya bagi Tim Penegasan Batas Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota.
   3. Tercipatany koordinasi antar daerah dan instansi dalam kegiatan penegasan batas daerah.
   4. Memberikan pemahaman konsep dan prosedur penyelesaian konflik batas wilayah dengan cara dialog, negosiasi dan mediasi.

Hasil yang Diharapkan
   1. Mempercepat terselenggarakannya kegiatan penegasan batas daerah baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota
   2. Memperkecil potensi konflik yang diakibatkan oleh masalah ketidakpastian batas wilayah.

Tempat dan Waktu
Pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 14-17 Juni 2010 di Wisma MM UGM. Pelatihan selama 4 hari ini akan meliputi teori, studi kasus dan praktek lapangan.

Biaya dan Fasilitas
Biaya pelatihan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Biaya pelatihan tersebut juga meliputi fasilitas-fasilitas sebagai berikut:
   1. Kit pelatihan (modul, alat tulis, sertifikat dan tas)
   2. Makan siang dan 2 kali coffe break selama pelatihan
   3. Ramayana Gala Dinner di teater terbuka Candi Prambanan

Peserta
   1. Tim Penegasan Batas Daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota
   2. Anggota DPRD propinsi/kabupaten/kota
   3. Akademisi
   4. lain-lain

Prosedur Pendaftaran dan Pemabayaran
Pendaftaran dapat dilakukan melalui SMS, email atau fax kepada alamat pada contact person dibawah ini dengan menuliskan:

  • Nama lengkap (dengan gelar akademik), Instansi, Alamat Rumah dan Instansi, Nomor Telepon (Kantor dan HP)
  • Biaya pelatihan  dibayarkan melalui Rekening No 137.00.0492133.0, Bank Mandiri Cabang UGM atas nama Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM. Batas waktu pendaftaran adalah satu minggu sebelum waktu pelaksanaan pelatihan.

Contact Person

Ir. Sumaryo, M.Si
Laboratorium Geodesi Jurusan teknik Geodesi FT-UGM
Jalan Grafika No. 2 Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 520 226, HP 0811268140
Email: sumaryojoyosumarto@yahoo.com

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »