Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Dr. Asep Karsidi mengajak seluruh institusi pemilik data informasi geospasial untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung ketersediaan informasi dasar geospasial. Hal tersebut diwujudkan dengan merilis Ina Geoportal yang dikelola oleh BIG sebagai wujud impelementasi UU. No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial .
Asep menyebutkan pengembangan Ina Geoportal dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan akses data informasi geospasial yang akurat dari satu sumber . Dengan pengelolaan sistem informasi geosapsial yang terkoordinasi di bawah BIG, diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan data infromasi geospasial sehingga medorong pengambilan keputusan secara efektif di berbagai sektor. Selain itu juga meminimalisir terjadinya ketidakseragaman kualitas data informasi geospasial.
“Data yang dihasilkan selama ini banyak yang tidak seragam karena setiap institusi memiliki proses bisnis, alur kerja dan data, standar dan quality qontrol masing-masing sehingga berdampak negatif terhadap pembangunan nasional. Melalui Ina Geospasial dan kebijakan satu peta ini diharapkan bisa terwujud keseragaman data dengan referensi tunggal dalam penyediaan data informasi geosapasial sehingga bisa digunakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” papar Asep, Rabu (21/11) di University Center UGM.
Dalam Konferensi Teknik dan Sains Informasi Geospasial ke-1 yang diselenggarakan Jurusan Teknik Geodesi UGM tersebut Asep mengungkapkan Ina Geoportal merupakan portal yang berisi jaringan informasi geospasial berbasis internet yang terintergrasi dari berbagai instansi yang juga memiliki data geospasial. Menurut rencana dalam Ina Geoportal ini setidaknya terdapat data geospasial dari 57 kementrian atau lembaga, 34 provinsi dan 500 kabupaten atau kota. “ Ina Geoportal bisa dilihat di web site tanahair.indonesia.go.id,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut Asep menyampaikan penyelenggaraan informasi geografi yang baik dan terkoordinasi dapat menghindarkan terjadinya duplikasi data yang menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya dan komplikasi lainnya semisal konflik batas wilayah. Menurutnya duplikasi data yang selama ini terjadi disebabkan adanya produksi data dasar atau tematik yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Pada prinsipnya kegiatan pemetaan tidak sepenuhnya diharuskan memproduksi data baru, tetapi bisa memakai data lain yang tentunya sesuai dengan spesifikasinya,” ujarnya. (Humas UGM/Ika)
sumber: ugm.ac.id